Rabu, 14 Juni 2017

Hindu Budha



Nama   :  Eti Hendayati                       Mata Kuliah    : Sej Perekonomian
Nim     : 11.01.022                              Dosen              : Wildan insane fauzi, M.Pd
JAWABAN
1.      Uraikan perkembangan perekonomian di Nusantara dari prasejarah sampai masa Hindu Budha.
2.      Bagaimana perkembangan Ekonomi Indonesia pada masa Kerajaan Islam di Nusantara
3.      Apa yang anda ketahui mengenai merkantilisme dan kapitalisme. Lalu bagaimana penerapannya di Nusantara pada masa penjajahan Eropa dari masa Portugis , Voc, sampai diterapkannya UU agrarian.
4.      Bagaimana komentar saudara tentang kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Daendels, Raffles, dan Van Den Bosch?
5.      Buat perbandingan keadaan perekonomian Indonesia pada masa Hindu Budha , Islam, dan Kolonialisme.
JAWABAN
1.      Perekonomian pada masa Prasejarah  sudah menganal teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah (bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM), beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh (animisme) serta benda-benda keramat (dinamisme). Pada abad pertama SM sudah terbentuk pemukiman-pemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan. Pada masa Prasejarah mereka Berburu hingga merema Nomaden (berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain)
Setelah bergabung mulailah ada sistem barter dalam satu kelompok besar antara kelompok kecil. Hal ini dipengarui oleh proses interaksi antara dua kelompok yang berbeda yang mengakibatkan proses saling membutuhkan. Masa perundagian dimana mereka sudah memulai membagi tugasnya.
Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Kerajaan Kutai : Kehidupan ekonomi yang dapat disimpulkan dari prasasti tersebut adalah ekeradaan Sapi yang dipersembahkan  oleh Raja Mulawarman kepada Berahmana, perternakan, perdagangan juga.
Kerajaan Tarumanegara : Penggalian sungai Chandrabhaga sepanjang 12 Km yang berlangsung selama 21 hari itu dimaksudkan untuk kepentingan pengairan pertanian, pencegah banjir dan sebagai sarana transportasi dari pesisir pantai ke pedalaman. pertanian, peternakan, perburuan binatang dan perdagangan cula badak, kulit penyu dan perak. Kerajan sriwijaya juga perdagangan, pertania Komoditas ekspor Sriwijaya antara lain kapur barus, cendana, gading gajah, buah-buahan, kapas, cula badak, dan wangi-wangian. Kerajan Mataram, mengandalkan sektor agraris daripada perdagangan, apalagi perdagangan internasional. Kerajaan singhasari, maka sektor pertanian pun menjadin bagian dari aspek perekonomian yang maju di Singhasari beserta hasil buminya. serta aktif dalam kegiatan perekonomian pelayaran. Meningkatkan kehidupan ekonominya dengan menguasai jalur perdagangan yang strategis. Kerajaan Majapahit, Dibidang ekonomi, Raja Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan Majapahit. Kerajaan Sunda, kegiatan perekonomian pada sektor perdagangan di kerajaan Sunda cukup maju. Kerajaan Malaka, kehidupan ekonomi Malaka sanagt bergantung pada perdagangan, Kerajaan Aceh, perdagangan dan pertanian karena wilayahnya yang sangat subur dan luas banyak menghasilkan lada, ditambah barang-barang ekspor lainnya seperti beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah di pelabuhan Aceh..
2.      Kerajaan samudra pasai, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara dan berdiri pada abad ke- 13 M. Wilayahnya strategis karena menghadap Selat Malaka. Menurut beberapa sumber sejarah, banyak pedagang dari berbagai negara berlabuh di Pelabuhan Pasai. Pelabuhan Pasai yang sangat strategis itu dijadikan sebagai tempat untuk transit barang-barang dari berbagai negara sebelum diekspor ke tempat lain. Pada masa pemerintahannya, Aceh menyatukan kerajaan-kerajaan disekitarnya, seperti Kesultanan Samudra Pasai, Perlak, Lamuri, Benua Tamiang dan Indera Jaya Usaha membangun kebesaran Aceh lainnya adalah menjalin hubungan dengan Turki, Persia, India dan Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa.
Dalam kejayaannya, perekonomian Kerajaan Aceh bekembang pesat. Dearahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting. Aceh dapat berkuasa dari Selat Malaka yang merupakan jalan perdagang internasional. Selain bangsa Belanda dan Inggris, bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, Turki, India, Siam, Cina, Jepang, juga berdagang dgn Aceh. Barang– barang yang di ekspor Aceh seperti beras, lada ( dari Minagkabau ), rempah – rempah ( dari Maluku ). Bahan impornya seperti kain dari Koromendal ( india ), porselin dan sutera ( dari Jepang dan Cina), minyak wangi ( dari Eropa dan Timur Tengah ). Kapal – kapal Aceh aktif dalam perdagangan dan pelayaran sampai Laut Merah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh sangat membutuhkan investasi besar. tetapi kemampuan investasi pemerintah terbatas. Untuk itu diperlukan investasi masyarakat, termasuk dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Tindakan yang perlu dilakukan antara lain adalah mengembangkan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat menampung kegiatan ekonomi dan membuka pusat layanan informasi bisnis. Kerajaan Demak, Dibidang perekonomian, Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito (penghubung) daerah penghasil rempah-rempah dan sumber penghasilan pertanian yang cukup besar, Keadaan itu mendorong perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria.
3.      Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya asset atau
modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, bahwa besarnya merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya volume perdagangan global teramat sangat penting. Pemerintah negara mendukung ekspor dengan insentif dan menghadang.
Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut,  maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama.
Penerapannya.
Sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) sekitar tahun 1600 – 1800 yang penekanannya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor, sistem monopoli negara ala sistem tanam paksa sekitar 1830 – 1870, dan sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945.
Sistem – sistem ekonomi colonial ini di satu sisi meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia, namun di sisi lain melahirkan budaya cocok tanam, sistem uang, dan buaya industry.
Undang-Undang Agraria 1870 (bahasa Belanda: Agrarische Wet 1870) diberlakukan pada tahun 1870 oleh Engelbertus de Waal (menteri jajahan) sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) antara lain karena kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan Tanam Paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil sekaligus keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta.
4.      Komentar mengenai Kebijakan Daendels , Reffles dan Van Dem Bosch :
Tugas-tugas Daendels sebagai Gubernur Jendral di Indonesia Adalah :
a.       Mengatur pemerintahan di Indonesia termasuk membereskan keuangan
b.      Mempertahan pulau jawa dari serangan Inggris
c.       Di bidang ekonomi
 Menjual tanah-tanah kepada partikel milik bangsa Belanda dan Tionghoa
Tindak Daendels tersebut telah mengundang protes, baik dari rakyat Indonesia maupun bangsa Belanda sendiri. Akhirnya ia dipanggil pulang ke negaranya dan digantikan oleh Gubernur Jendral Jan Willem Yasen yang kebetulan menghadapi serangan Inggris. Akhirnya belanda tindak mampu menahan serangan Inggris dan menyerah dengan menandatangani Kapitulasi Tuntang 18 september 1811.
Untuk menjalankan kekuasaannya, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jendral di Indonesia. Ia dibantu oleh sebuah Dewan pensehat yang terdiri dari 3 orang, yaitu Gillespie, Cranssen, dan Montighe. Raffles memerintah berdasarkan prinsip-prinsip liberialisme yaitu suatu jaran yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Raffles ingin meniru praktek pemrintah Inggris di Indonesia.
Dalam bidang ekonomi dan keuangan
a.       Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi
b.      Melarang adanya perbudakan
c.       Menganjurkan perdagangan bebas
d.      Memberlakukan system pajak tanah atau “landrete”
Dalam perakteknya kebijakan-kebijakan Reffles banyak yang dilanggar sendiri. Larangan kerja rodi tidak dilaksanaka, terbukti dengan diizinkanya Alexander Hare, seorang Residen Bnajarmasin yang memperkerjakan 3.000 orang jiwa untuk dipekerjakan di perkebunan. Para pekerja itu pada umunya menderita, banyak yang tidak bisa pulang ke jawa. Mewreka juga diperlakukan sebagai budak belian, sehingga banyak sekali yang meninggal dunia. Peristiwa ini disebut Banjarmasin
e.       Pungutan pajak tanah
Kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh daffles dalam melaksanakan pemerintahan di Indonesia adalah dengan memperkenalkan sistem pemungutan pajak tanah yang disebut „Landrete“ Namun sistem pajak tanah/landrete yang dilaksanakan raffles mengalami kegagalan.
Praktek penjualan tanah pertikelir telah muncul sejak VOC, penmerintah HW. Daendels, dan pemerintahan Raffles. Pada masa pemerintahan Van Der Capeilen penjualan tanah pertikelir dahapus (1817).
Akibat tanam paksa
Bagi Pemerintah Belanda :
a)      keulitan keuangan bisa teratasi
b)      utang-utang belanda terlunasi
c)      biaya pemerintah dapat tercukupi
d)     pemerintah Belanda dapat membangun negerinya
e)      perusahaan NHM (Nederlandsche Handel Maatschappj) mengalami kejayaan Bagi Bangsa Indonesia
Akibat Negatif
·         timbulnya kemiskinan, kesengsaraan, kelaparan, wabah penyakit dan kematian, seperti yang terjadi di daerah cirebon (1843), Demak (1848) dan grobogan (1849)
·          tanah-tanah pertanian rusak karena dipergunakan untuk menanam tanaman yang berbeda dari kebiasaan
·          tanah pertania terlantar akibat kurangnya waktu untuk mengerjakan tanahnya sendiri
·         panen sering mengalami kegagalan
Akibat pisitif
·         petani indonesia mengenal jenis-jenis tanaman baru serta cara merawatnya
·          petani Indonesia mengetahui daerah-daerah yang cocok untuk tanaman tertentu
·          petani Indonesia mengetahui pengolahan cara-cara mengolah tanah dan cara memanenya.
5.      Perbandingan
Hindu Budha
Islam
Kolonialisme barat
Perdagangan , pertanian dan perternakan
Berdagang , pertain dan berternak
Adanya Eksploitasi sumber daya alam
Raja memilik semua tanah dan setiap orang wajib menyerahkan upeti dan sebagian tenaganya kepada raja.
mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer
Adanya tanam paksa
Upeti dari hasil panen dan tenaga manusia
menentang imperialisme bangsa Eropa
Perdagangan, pertanian


Adanya Hak oktroi
Ekspor hasil tambang, pertanian.
sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, ,
UU agrarian

mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan
Hak ekstirpsi

hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
verplichte leverantien (penyerahan wajib )


Prianger Stelsel (system Priangan )


pajak berupa hasil bumi.


jika terjadi gagal panen ternyata ditanggung petani.

Referensi :
Tri Sulistiyono, Singgih,. SAMINISTO PHOBIA,.Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/.../4572
pustaka.unpad.ac.id/.../pustaka_unpad_jurnal_unpad_...
Recklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern. Gadjah Mada University Press :Yogyakarta, 2005

Harsono B. 1995. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 – Hukum Tanah Nasional. Djambatan. Jakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar